JakVR - Virtual Reality Guide

Kejaksaan Agung Tolak Usut 7 Kasus Pelanggaran HAM  

Sejumlah korban/keluarga tragedi kemanusiaan 1965/1966 melakukan aksi damai di gedung Komnas HAM, Jakarta, Selasa (8/5). Mereka mendesak sidang paripurna untuk mengumumkan segera hasil penyelidikan peristiwa 1965/1966 terbuka. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta – Kejaksaan Agung mengembalikan tujuh berkas hasil penyelidikan pelanggaran HAM berat ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ketua Komnas HAM Hafidz Abbas mengatakan ketujuh berkas ini dikembalikan lantaran dianggap belum lengkap secara formil dan materil.

“Pengembalian ini hanya masalah teknis saja dan dalam waktu 30 hari ke depan kami akan terus koordinasi dengan Kejaksaan Agung,” kata Hafidz di kantornya, 9 Juni 2014. “Kami akan mempelajari rekomendasi dari Kejagung.” (Baca:Ini Peta Jenderal Pendukung Jokowi dan Prabowo)
Tujuh berkas yang dikembalikan Kejaksaan Agung ke Komnas HAM merupakan pelanggaran HAM masa lalu, yaitu:
1. Kasus Peristiwa 1965-1966
2. Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985
3. Peristiwa Talang Sari di Lampung 1989
4. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998
5. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998
6. Peristiwa Trisakti , Semanggi I dan Semanggi II
7. Peristiwa Wasior dan Wamena 2003

Hafidz mengatakan, ketujuh berkas itu dikembalikan ke Komnas secara berkala pada tangggal 5 dan 6 Juni 2014 untuk kemudian diperbaiki dan kembali diserahkan ke Kejaksaan dalam masa 30 hari setelah pengembalian berkas. “Kami sudah sering seperti ini dikembalikan lagi dari Kejaksaan Agung hasil penyelidikan kami. Namun nanti akan diperbaiki agar bisa diselesaikan.” (Baca:Enam Kriteria Presiden Ideal Menurut Komnas HAM)

Hafidz membantah jika pengembalian ini dipolitisir sehubungan pemilihan umum presiden yang semakin dekat. Dia juga membantah dugaan pengembalian berkas ini karena adanya intervensi dari satu calon presiden tertentu. “Terlalu jauh menginterpretasikan adanya intervensi politik, kami ini netral dan ini murni karena masalah teknis,” katanya.

Anggota Komnas HAM lainnya, Rochiatul Aswidah mendesak Kejaksaan Agung untuk segera menyidik tujuh berkas pelanggaran HAM berat Menurut dia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2006 Pasal 20, jika Komnas sudah menyelidiki bukti permulaan awal, maka langkah selanjutnya adalah memberikan wewenang ke Kejaksaan Agung untuk menyidik.

“Dalam undang-undang itu, Kejagung perannya sebagai penyidik dan harus segera melakukan penyidikan,” kata Rochiatul. Kejaksaan , ujarnya, seharusnya tidak menunda-nunda penyidikan. Karena jika ditunda, maka pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc tidak dapat terlaksana. (Baca:Keluarga Korban Mei 1998 Tuntut Ada Pengadilan HAM)
REZA ADITYA

Terpopuler:
Babinsa, Tugas, dan Tanggung Jawabnya
Megawati Tahlilan Setahun Wafatnya Taufik Kemas
Jokowi: Wiji Thukul Harus Ditemukan


tempo

guegamersBerita & PolitikAnggota Komnas,HAM,Kejaksaan Agung,Peristiwa Wasior,TEMPO
Sejumlah korban/keluarga tragedi kemanusiaan 1965/1966 melakukan aksi damai di gedung Komnas HAM, Jakarta, Selasa (8/5). Mereka mendesak sidang paripurna untuk mengumumkan segera hasil penyelidikan peristiwa 1965/1966 terbuka. TEMPO/Aditia Noviansyah TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung mengembalikan tujuh berkas hasil penyelidikan pelanggaran HAM berat ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ketua Komnas...

Comments

comments