JakVR - Virtual Reality Guide

Rabu, 30 April 2014 | 06:57 WIB

Parpol Segera ke MK Gugat Hasil Rekap Pemilu

70 kotak berkas berisi 560 nama DCS DPR partai Nasdem diserahkan ke KPU (22/4). TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO , Jakarta-Partai politik peserta pemilihan umum legislatif berencana menempuh jalur hukum untuk menggugat hasil rekapitulasi nasional ke Mahkamah Konstitusi. Jalur hukum ini ditempuh jika forum pleno terbuka gagal memfasilitasi keberatan partai.

Niat itu disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional Demokrat Ferry Mursyidan Baldan usai sidang pleno. “Kami ingin KPUD menghitung ulang rekapitulasi suara di beberapa titik. Yakni Jambi dan Sumatra Barat,” kata Ferr, Selasa, 29 April 2014.

Berdasarkan bukti yang dimiliki oleh NasDem, rekapitulasi suara di Jambi mengalami perubahan di tiap tingkatan. “Saat perpindahan di lembaran dokumen, ada angka yang berkurang,” kata Ferry.

Kemudian jumlah pemilih dan surat suara di Sumatra Barat tidak sama. Karena itu, Ferry meminta KPUD melakukan rekapitulasi ulang mulai dari C1 plano. “Karena C1 plano yang paling valid datanya,” katanya.

Jika tidak dilaksanakan, maka Nasdem akam melaporkan KPUD dan penyelenggara lainnya di dua daerah ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Karena mereka tidak bersedia menjawab dengan data atau dokumen,” ujar Ferry.

Selanjutnya jika mentok, maka NasDem aman membawa sengketa rekapitulasi suara ini ke MK. “Kita buka saja datanya di MK.”

Demi menunjukkan keseriusannya untuk memperkarakan secara hukum, NasDem telah menunjuk dua pengacara senior, OC Kaligis dan Taufik Basari. Total ada 50 pengacara yang siap mengawal Nasdem menempuh jalur hukum.

Partai lainnya yang juga mengancam akan memperkarakan ke MK adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Menurut saksi PDIP Sudiatmiko Aribowo, partainya akan melakukan analisis terlebih dahulu atas hasil rekap nasional legislatif yang sudah diplenokan bersama KPU.

Tapi ia membenarkan bahwa PDIP sudah mempersiapkan 70 lebih pengacara untuk mengurus sengketa. Bahan sengketa pun sedang dipersiapkan.

“Meskipun sengketa penetapan berjalan, Kami juga sedang menyiapkan beberapa daerah untuk ke MK,” kata  Sudiatmiko.  Bahan itu berasal dari dokumen rekap yang menurut PDIP janggal. “Sejak 9 April 2014, Kami sudah meneliti C1 untuk kami lihat konsistensinya,” ujarnya.

Banyak temuan yang dicatat PDIP. “Yang terjadi masif itu money politic di TPS, kelurahan, desa, dan kecamatan. Kemudian banyak penggelembungan atau penyusutan suara,” katanya.

Saat ini, kata Sudiatmiko, PDIP tengah menganalisis laporan dan temuan itu. “Nanti kami putuskam, mana yang disengketakan, mana yang ke Bawaslu, mana yang diselesaikan di internal.”

Saksi dari Partai Hanura Miriam S Haryani juga mengungkap hal yang sama. “Intinya sama. Kami juga kalau tidak bisa menemukan ada kebenaran di sini, kami aman kembalikan ke MK,” katanya.

Hanura meragukan keabsaham beberapa daerah pemilihan. . Di Bali,  Hanura menyebut ada indikasi penggelembungan dan penyusutan suara yang massif dari form C1 ke D1 yang dilakukan petugas PPS yang dituding pro terhadap calon legislatif atau partai tertentu. Saksi dari Hanura pun menolak untuk menandatangani berita acara.

Hanura menginginkan data C1 untuk dibuka di ruang sidang pleno. “Kalau tidak bisa, muara terakhir kami ke MK,” kata Miriam.

Selanjutnya Partai Amanat Nasional juga menyampaikan hal yang sama. Wakil Sekretaris Jenderal PAN Azis Subekti menyebut ada kejanggalan di rekap untuk dapil Bali dan Sumatra Barat. “Di Sumbar seharusnya Kami dapat dua kursi untuk Sumbar I dan II. Padahal kami punya caleg inkumben, Taslim Chaniago, rasionalnya dapat,” katanya.

PAN berharap KPU membuka dokumen C1 di ruang sidang karena partai besutan Hatta Rajasa ini memiliki bukti yang sama. “Jika tidak bisa dibuka, maka kami lewat MK,” ujarnya.

Tujuan PAN, kata Azis bukan untuk menyerang penyelenggara pemilu. “Kami hanya fokus oada bagaimana mendapat kursi Kami kembalinsaja,” katanya.�

Wakil dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hersbul Bahar, juga menegaskan hal yang sama dengan partai-partai lain di atas. “Sebenarnya forum ini diharapkan untuk meminimalisir kecurangan Pemilu. Cuma jika ada masalah yang sudah mentok dan tidak ada jalan keluarnya maka mau enggak mau PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum),” katanya. PHPU berarti memperkarakan hasil Pemilu di MK, yang mulai dibuka tiga hari setelah hasil Pemilu Legislatif ditetapkan.
FEBRIANA FIRDAUS

Terpopuler:
Zaenal Diduga Inisiator Kekerasan Seksual di JIS

Kakak Pelaku Pelecehan JIS: Ya Allah Dia Orang Baik

Adik Tersangka JIS Diusir dari Rumah Kontrakan


tempo

guegamersBerita & PolitikJIS,KPU,MK,PAN,PDIP
Rabu, 30 April 2014 | 06:57 WIB 70 kotak berkas berisi 560 nama DCS DPR partai Nasdem diserahkan ke KPU (22/4). TEMPO/Dasril Roszandi TEMPO.CO , Jakarta-Partai politik peserta pemilihan umum legislatif berencana menempuh jalur hukum untuk menggugat hasil rekapitulasi nasional ke Mahkamah Konstitusi. Jalur hukum ini ditempuh jika forum pleno terbuka...

Comments

comments