JakVR - Virtual Reality Guide

Rabu, 23 Juli 2014 | 05:27 WIB

Poempida Anggap Prabowo Dijerumuskan Timses

Gambar Kombinasi calon presiden Indonesia Prabowo Subianto di Jakarta, 20 Mei 2014 (kiri) dan Joko “Jokowi” Widodo di Jakarta, 16 Maret 2014. REUTERS/Stringer (kiri) dan Beawiharta

TEMPO.CO , Jakarta – Anggota tim pemenangan nasional Joko Widodo-Jusuf Kalla, Poempida Hidayatulloh, menganggap keputusan calon presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto, untuk menarik diri dari proses Pemilu Presiden sebagai sebuah blunder. Ia melihat ada andil besar dari tim sukses di belakang kandidat nomor urut satu itu yang tidak tepat.

“Tim sukses malah terlihat menjerumuskan Prabowo,” ujar Poempida saat ditemui di Jenggala Center, Selasa 22 Juli 2014. (Baca: Prabowo Tolak Pilpres Jadi Trending Topic Dunia)

Ia menganggap banyak ahli hukum di tim sukses Prabowo-Hatta yang tak diragukan sepak terjangnya. Ia mencontohkan Mahfud MD, mantan ketua Mahkamah Konstitusi, yang dinilai sangat mengerti tata hukum. Dengan kapasitas tersebut, seharusnya Prabowo menyadari konsekuensi hukum dari keputusannya.

Meski tak mengganggu hasil pemilu presiden, keputusan mundur diatur dalam undang-undang dan dapat dikenai sanksi pidana penjara. Keterangan ini yang menurut Poempida tak disampaikan oleh tim sukses dengan utuh dan akurat. Meski tak menyampaikan tindakan untuk menanggapi keputusan Prabowo, dia menegaskan hukum tetap harus ditegakkan di alam demokrasi untuk mencegah konflik. (Baca: Buruh Pro-Prabowo Tuding Pilpres Penuh Kecurangan)

Siang tadi, saksi dari kubu Prabowo-Hatta walk out dari sidang pleno rekapitulasi suara nasional yang diselenggarakan di Komisi Pemilihan Umum. Saksi mengklaim kecurangan yang tak ditindaklanjuti dengan baik sebagai landasan aksi walk out. Di Polonia, Prabowo menyatakan pengunduran diri dari pemilu presiden dengan alasan demokrasi di Indonesia yang dianggap tak demokratis.

Ada yang berpendapat tindakan Prabowo dan koalisi dinilai melanggar Undang-Undang Pilpres pasal 246. Atas tindakan itu, Prabowo dapat dikenai sanksi pidana dengan ancaman penjara 36 bulan dan denda minimal Rp 50 miliar. Tak hanya capres, partai koalisi juga terancam hukuman penjara minimal 36 bulan dan denda minimal Rp 50 miliar. (Baca: Prabowo-Hatta Tolak Pelaksanaan Pilpres 2014)

DINI PRAMITA

Berita terpopuler
SBY Berhentikan Kepala Staf TNI AD
Berita Potong Kelamin, Ahmad Dhani ke Dewan Pers
Saran Ahok Buat Jokowi Usai Pengumuman Pilpres
Umat Kristen Irak Diminta Pindah Agama
Begini Kantor Jokowi Sebelum Pengumuman Pilpres


tempo

guegamersBerita & PolitikAD,Baca Buruh Pro-,Indonesia,pemilu,Prabowo Subianto
Rabu, 23 Juli 2014 | 05:27 WIB Gambar Kombinasi calon presiden Indonesia Prabowo Subianto di Jakarta, 20 Mei 2014 (kiri) dan Joko 'Jokowi' Widodo di Jakarta, 16 Maret 2014. REUTERS/Stringer (kiri) dan Beawiharta TEMPO.CO , Jakarta - Anggota tim pemenangan nasional Joko Widodo-Jusuf Kalla, Poempida Hidayatulloh, menganggap keputusan calon presiden nomor...

Comments

comments