NEVERBLOCK - VPN CEPAT

Frekuensi publik selalu menjadi 'kambing hitam' saat ada salah satu stasiun televisi yang menyiarkan acara yang dianggap tidak berguna untuk kepentingan umum. Frekuensi publik juga diungkit-ungkit manakala salah satu stasiun televisi terlalu menayangkan acara yang dianggap sebagai corong si pemilik media televisi.

Terakhir, siaran langsung TransTV yang menayangkan pernikahan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dipermasalahkan lantaran menayangkan dua hari berturut-turut. TransTV dituding memakai frekuensi publik demi kepentingan komersil. Pro kontra pun bermunculan.

Apakah benar publik dirugikan dengan tayangan TransTV? "Biasanya isu ini ramai kembali dibicarakan ketika publik menemukan acara televisi yang wajar untuk dikritik, misalnya sinetron yang tidak bermutu dan acara talkshow yang tidak mendidik atau menghina orang banyak. Isu terbaru? Tentu saja soal televisi yang seharian menayangkan acara perkawinan seorang selebriti Indonesia," demikian tulis kandidat doktor dari University of Chicago Law School, Pramudya A Oktavianda dalam blognya www.pramoctavy.com, seperti yang dikutip merdeka.com, Minggu (19/10).

Bagi Pramudya, ini lebih ke masalah selera. Dia pun juga tidak berminat dengan selebritis Indonesia apalagi menonton mereka di televisi Indonesia. "Tetapi apakah kemudian semua orang lain setuju dengan selera saya tersebut? Apakah kemudian karena frekuensi merupakan barang publik, maka saya punya hak untuk menentukan acara apa yang boleh ditayangkan di televisi?" kritik alumni Universitas Indonesia tersebut. 

"Kalau acara itu bermutu menurut standar saya, maka barulah acara itu pantas ditayangkan dan negara akan memastikan bahwa hanya acara-acara seperti itu saja yang layak untuk ditayangkan?" 

Selanjutnya, Pramudya juga mengaku kerap membaca atau mendengar klaim bahwa televisi di Indonesia terlalu komersial, terlalu menghamba pada iklan, sehingga memberikan kontribusi buruk kepada kualitas acara mereka. Kalau ini benar, Pram yakin stasiun televisi lebih sering melakukan survei terhadap minat para pemirsa. Kemungkinan besar hal tersebut dikarenakan mayoritas penonton acara televisi, khususnya televisi tak berbayar (free-to-air tv), menyukai acara-acara yang tak bermutu itu. 

"Logikanya, kalau tidak banyak yang menonton, untuk apa pengusaha berlomba-lomba membeli slot iklan yang mahal di saat acara-acara tersebut berlangsung?" imbuhnya.

Bagi Pram, terdengar menyeramkan ketika ada orang yang menginginkan pemerintah bertindak sebagai "pengelola" frekuensi. Hal itu sama saja dengan membuka peluang pemerintah untuk kembali menjadi tukang sensor. Lebih ironis lagi, sebenarnya pemerintah juga sudah punya stasiun televisi yang mungkin menyiarkan program-program yang masih bisa masuk kategori "bermutu". 

"Kalau anda tidak tahu, namanya adalah Televisi Republik Indonesia (TVRI). Mengapa anda bisa tidak tahu? Mungkin karena tidak ada lagi orang yang menonton TVRI mengingat pangsa pasarnya bahkan tak sampai 1% dari jumlah penonton di Indonesia!," sindirnya.

Keberadaan TVRI dan posisinya yang sangat tak berarti itu sebenarnya membantah habis semua ide soal perlunya frekuensi "dikelola" oleh pemerintah secara keseluruhan. Faktanya, pengelolaan itu sudah dijalankan melalui TVRI dan tidak laku. 

"Salah siapakah ini? Apakah karena TVRI tidak laku walaupun katakanlah acaranya sungguh bermutu dan tiada tanding di dunia ini maka semua stasiun TV lain harus menutup usahanya dan menyerahkan pemirsa mereka kepada TVRI karena acara mereka tidak bermutu? Kalau iya, Indonesia tidak layak lagi menyebut dirinya sebagai negara demokrasi. Mungkin kita bisa jadi kandidat terbaru untuk menggantikan Rusia atau Cina, atau mungkin juga Korea Utara."

Kalau memang tidak suka dengan acara televisi, menurut Pram, ada alternatif lain yang mungkin jauh lebih mudah dan murah untuk anda lakukan, yakni menonton TVRI atau berlangganan televisi berbayar, yang dapat kita asumsikan akan menawarkan lebih banyak program yang menarik untuk ditonton karena sifatnya yang berbayar tersebut. 

"Lupakanlah tendensi untuk ingin mengatur segalanya atau ingin menyerahkan semuanya kepada pemerintah. Selain kontraproduktif, apa juga jaminannya bahwa pemerintah akan menjadi penyedia acara yang baik bagi kita semua?" tutupnya. 

Sebelumnya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat resmi menegur stasiun televisi Trans TV lantaran menayangkan secara langsung prosesi pernikahan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Langkah KPI ini berdasarkan kewenangan menurut Undang-Undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), pengaduan masyarakat, pemantauan dan hasil analisis telah menemukan pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI tahun 2012.

"Program tersebut menayangkan seluruh prosesi pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina selama 2 hari berturut-turut. KPI Pusat menilai siaran tersebut telah dimanfaatkan bukan untuk kepentingan publik," demikian kata Ketua KPI Judhariksawan dalam rilis yang diterima merdeka.com, Jumat (17/10).

Program tersebut menurut KPI disiarkan dalam durasi waktu siar yang tidak wajar serta tidak memberikan manfaat kepada publik sebagai pemilik utuh frekuensi. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas perlindungan kepentingan publik.

.Merdeka

guegamersSelebritisKPI,nagita,pernikahan,raffi,siaran
Frekuensi publik selalu menjadi 'kambing hitam' saat ada salah satu stasiun televisi yang menyiarkan acara yang dianggap tidak berguna untuk kepentingan umum. Frekuensi publik juga diungkit-ungkit manakala salah satu stasiun televisi terlalu menayangkan acara yang dianggap sebagai corong si pemilik media televisi. Terakhir, siaran langsung TransTV yang menayangkan pernikahan artis...

Comments

comments